Diam-diam, dan benar-benar luput dari perhatian masyarakat Indonesia, ternyata NAMRU sudah 40 tahun bercokol di wilayah NKRI. Cobalah ingat-ingat, terutama bagi pembaca yang sudah berusia sekitar 40 tahun, pernahkah seumur hidup Anda mendengar sesuatu mengenai NAMRU ? Mungkin sekitar 99,9 % penduduk Indonesia tidak pernah tahu atau menyadari kehadiran lembaga yang misterius ini. Nama lengkapnya adalah Namru 2.
Naval Medical Research Unit 
laboratorium yang dimiliki indonesia suidah cukup memadai untuk melakukan penelitian medis. namun dengan isu yang timbul sekarang ini bahwa Namru melakukan kegiatan inteljen itu dibantah oleh pihak amerika tentu kita berharap bahwa masalah ini dapat diselesaikan dengan baik oleh pemerintah Indonesia dan Amerika.
Kenapa NAMRU bisa bercokol begitu lama di Indonesia ? Apa yang mereka cari di negara kepulauan ini, dan apa manfaat kehadiran mereka bagi Indonesia ? Dan, kenapa lembaga dari Amerika Serikat ini terkesan begitu misterius ? Banyak sekali pertanyaan yang tak terjawab mengenai lembaga riset ini. Dan aku berani memastikan, tak satu pun wartawan di Indonesia memiliki akses ke lembaga ini; malahan mungkin mereka pun tak pernah tahu keberadaan NAMRU.
Nama NAMRU tercetak di surat kabar dan mulai dibicarakan di kalangan yang sangat terbatas, baru dalam beberapa bulan ini. Beritanya pun sangat tidak menarik, lebih tepat disebut membosankan; karena yang ditonjolkan adalah tuntutan pemerintah Idonesia agar para peneliti di lembaga itu mentaati peraturan yang berlaku di Indonesia; termasuk ihwal pencabutan kekebalan diplomatik mereka. Sebuah tuntutan yang aneh dan menyedihkan, oleh sebuah negara yang berdaulat. Kenapa bukan Indonesia sendiri yang menegakkan aturan dan menjatuhkan sanksi tegas jika dilanggar ?
“Saya disuruh menunggu 10 menit karena tidak melaporkan akan datang,”ujar Siti Fadilah kepada wartawan. Padahal, katanya dengan nada gemas,”Laboratorium mereka kan berada di tanah milik Departemen Kesehatan.”
Laboratorium NAMRU berada di komplek Balitbang Departemen Kesehatan di Jalan Percetakan Negara, Rawasari, Jakarta Pusat.
Laboratorium kuman, sejak tahun 1968
NAMRU 2 adalah singkatan dari The US Naval Medical Reseach Unit Two. Dari namanya saja sudah tercium aroma militer. Memang benar, lembaga riset ini berada di bawah otoritas Angkatan Laut Amerika Serikat. Wajar sekali kalau Anda bertanya : kok bisa sih lembaga riset di bawah otoritas militer negara lain beroperasi di wilayah Indonesia ?
Lembaga riset ini beroperasi di Indonesia sejak tahun 1968. Awalnya, Indonesia yang meminta mereka datang untuk meneliti wabah sampar di Jawa Tengah. Ternyata manjur. Berkat rekomendasi NAMRU, wabah sampar yang merajalela berhasil dijinakkan.
Dua tahun kemudian, terjadi wabah malaria di Papua. NAMRU kembali diminta bantuannya. Bahkan kali ini kehadiran mereka diikat dalam sebuah MOU, ditanda tangani oleh Menteri Kesehatan GA Siwabessy dan Duta Besar AS, Francis Galbraith.
MOU itulah yang menjadi landasan hukum laboratorium di bawah kendali Angkatan Laut AS itu terus bercokol di Indonesia, biar pun selama puluhan tahun tidak ada lagi wabah penyakit menular; dan biar pun tuan rumah tidak lagi membutuhkan bantuannya..
Dalam MOU itu dijelaskan, tujuan kerjasama adalah untuk pencegahan, pengawasan dan diagnosis berbagai penyakit menular di Indenesia. NAMRU diberikan banyak sekali kelonggaran, terutama fasilitas kekebalan diplomatik buat semua stafnya; dan izin untuk memasuki seluruh wilayah Indonesia.
Memang ada klausul dalam MOU itu, setiap 10 tahun kerjasama tersebut dapat ditinjau kembali. Belakangan, Indonesia memang merasa tertipu oleh perjanjian yang “amburadul” itu. Namun semua usaha yang dilakukan untuk mengontrol Namru 2 tidak satu pun yang berhasil. Buktinya, selama periode tahun 2.000-2005, lembaga riset ini tetap beroperasi, kendati izinnya sudah habis.
Kuda Troya di beranda rumah kita
Selama 40 tahun laboratorium kuman ini beroperasi di Indonesia, kehadirannya persis seperti siluman, dan pihak tuan rumah selalu merasa tak berdaya menghadapinya. Kalau semula NAMRU datang karena diundang untuk menolong, belakangan lembaga ini sendirilah yang ingin bertahan di sini, dan mulai bertindak semaunya.
Antara tahun 1980 dan 1985 pemerintah berusaha merevisi perjanjian dengan NAMRU. Namun selagi para pejabat kita memutar otak untuk membuat regulasi yang membatasi ruang gerak lembaga ini di Indonesia, NAMRU malah mendirikan laboratorium di Jayapura. Alasannya, untuk meneliti malaria di sana; padahal pada masa itu malaria bukan lagi masalah siginifikan di Irian Jaya.
Kemudian pada tahun 1991, AS menaikkan status NAMRU yang tadinya setingkat detasemen menjadi tingkat komando. Pada saat bersamaan status NAMRU di Filipina diturunkan, dan bahkan akhirnya ditutup pada 1994. NAMRU di Jakarta kemudian diberikan kedok sebagai lembaga riset kemanusiaan, dengan meminjam tangan WHO yang menetapkan NAMRU sebagai pusat kolaborasi untuk berbagai penyakit di Asia Tenggara.
Pada tahun 1998, Menteri Pertahanan/Panglima TNI, Wiranto mendesak pemerintah, agar kerjasama dengan NAMRU dihentikan. Wiranto menjelaskan di dalam rapat kabinet, kehadiran 23 peneliti lembaga AS itu—yang nota bene mendapat fasilitas kekebalan diplomatik, sangat tidak menguntungkan bagi kepentingan pertahanan dan keamanan Indonesia.
Kemudian pada 1999, Menteri Luar Negeri Ali Alatas menyurati Presiden BJ Habibie. Dijelaskannya, keberadaan NAMRU sangat berkaitan erat dengan Protokol Verifikasi Konvensi Senjata Biologi. Protokol itu akan membebani Indonesia, khususnya dalam hal deklarasi dan investigasi karena area investigasi yang ditetapkan harus seluas 500 kilometer persegi; sedangkan NAMRU ada di tengah kota Jakarta.
Selama ini, semua upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengontrol NAMRU tidak pernah dipublikasikan, sehingga rakyat Indonesia tidak tahu apa-apa. Penduduk Jakarta pun pasti tidak pernah bermimpi bahwa sebuah laboratorium kuman terbesar di Asia Tenggara ada di kota mereka. Lokasi laboratorium ini di Rawasari, Jakarta, adalah kawasan padat penduduk dan dekat dengan pasar tradisional. Bayangkan kalau ada kuman berbahaya terlepas, penduduk akan mati konyol tanpa pernah mengerti apa yang terjadi.
Sejarah berulang, dari Tjut Njak Dien ke Siti Fadilah
Barulah setelah Menkes menggebrak, keberadaan NAMRU terungkap ke masyarakat luas. Selain melakukan kunjungan mendadak ke laboratorium itu, Menkes juga mengeluarkan kebijakan melarang semua rumah sakit di Indonesia mengirimkan sampel ke NAMRU.
Kegagahan Siti Fadilah seperti sejarah yang berulang. Ketika bangsa ini merasa tak berdaya terhadap kekuatan asing, akhirnya kaum perempuanlah yang merepet, menggebrak dan melawan. Dulu dipimpin Tjut Njak Dien di masa lalu, sekarang dipelopori Siti Fadilah.
Gebrakan yang dilakukan Menkes ternyata segera menular. Senin pagi kemarin (21/4), Forum Pembela Tanah Air menggelar unjuk rasa di DPR, kantor Menkes dan Departemen Luar Negeri. Mereka mendesak agar NAMRU lebih transparan agar tidak muncul dugaan-dugaan yang tidak benar. Inilah pertama kalinya selama 40 tahun masyarakat Indonesia bereaksi terhadap kehadiran NAMRU..
“Selama ini saya tidak tahu apa-apa yang dilakukan NAMRU, hanya tahu sebagian kecil aktivitas mereka,”tutur Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari kepada Kompas. “Selama ini NAMRU jalan sendiri, mereka punya program sendiri. Ke depan mudah-mudahan lebih transparan. Kalau mau kerjasama, MOU harus saling menguntungkan, jelas untuk rakyat.”
Menkes mengakui, dalam pencegahan wabah flu burung pada tahun 2005 NAMRU yang mempekerjakan 60 peneliti dan staf, cukup berperan. Namun dari seluruh pernyataannya, tersirat betapa gemasnya Menkes karena kekuasaannya sebagai menteri ternyata tidak mempan untuk mengontrol lembaga riset itu. Betapa kedaulatan Indonesia diinjak-injak oleh lembaga milik negara adidaya AS itu.
NAMRU memang tak tersentuh.
Kelanjutan Sinetron ini di kabinet SBY
Mengapa SBY Pilih Endang Jadi Menkes
VIVAnews - Endang Rahayu Sedyaningsih adalah sosok menteri yang paling menjadi pusat perhatian. Endang tidak mengikuti audisi bersama kandidat lainnya. Lulusan Harvard School of Public Health itu justru mengikuti seleksi di saat-saat terakhir, di hari pengumuman.
Menkes Endang Rahyu Sedyaningsih
Sekitar pukul 18.30 WIB, Ra bu 21 Oktober 2009, juru bicara kepresidenan yang didaulat jadi Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng, memberikan keterang pers mendadak di kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Puri Cikeas, Bogor.
Andi mengatakan, Presiden SBY akan mengumumkan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II malam ini. Pengumuman akan dilakukan di Istana Merdeka.
"Jam 10 malam ini Presiden akan mengumumkan kabinet di Istana Merdeka. Paling cepat pukul 10 malam," kata Andi. Sekitar hampir empat jam lagi, Presiden SBY akan mengumumkan para menterinya.
Sejak malam sebelumnya, beredar kabar empat calon menteri yang sudah diuji kelayakan dan kepatutannya bakal tereleminasi. Sepanjang hari ini, isu itu semakin santer. Bahkan jumlahnya bertambah menjadi lima orang. "Nanti lihat sajalah," kata Andi lagi.
Sekitar pukul tujuh malam, dua sumber VIVAnews memberikan informasi mengejutkan. Presiden SBY masih mencari calon Menteri Kesehatan RI. Beredar kabar, calon yang sekarang, Nila Djuwita Moeloek, gagal lolos tes kesehatan. Presiden sedang mencari calon penggantinya.
Nila adalah dokter ahli mata dan saat ini menjabat sebagai Ketua Dharma Wanita Pusat dan Ketua Medical Research Unit FKUI sejak dua tahun lalu. Ia adalah istri mantan Menteri Kesehatan Farid Anfasa Moeloek.
Dua jam lagi Presiden SBY akan mengumumkan kabinet. SBY masih di Cikeas bersama Boediono, sang Wakil Presiden. Kabar lain pun berhembus. SBY menginginkan kriteria khusus bagi pengganti Nila.
Syarat itu antara lain, seorang wanita dan berasal dari kawasan timur. Rombongan Presiden SBY pun meluncur ke Istana Merdeka di Jakarta. Tepat pukul 22.00 WIB, Presiden SBY mengenakan baju merah didampingi Boediono. Tampak pula Hatta Rajasa di sana.
Memang mengejutkan dan sudah diprediksi sebelumnya. Saat giliran nomor 19 dibacakan, Presiden SBY benar-benar menyebut nama pengganti Nila Djuwita Moeloek. "19, Menteri Kesehatan, Endang Rahayu Setyaningsih," kata SBY.
Hingga kini belum ada konfirmasi resmi mengapa SBY mengganti Nila yang sudah audisi ke Cikeas, dengan Kepala Litbang Depkes setara pejabat Eselon II itu. Bahkan, Menteri Siti Fadilah Supari menyebut Endang sebagai staf Departemen Kesehatan yang dekat dengan Laboratorium Namru-2, milik Amerika Serikat.
"Dia (Endang) adalah mantan pegawai Namru. Dia memang sekarang ini tidak mempunyai jabatan khusus sebagai peneliti biasa," kata Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dalam perbincangan dengan TvOne, Rabu, 21 Oktober 2009.
Dipilihnya Endang Rahayu Sedyaningsih sebagai menteri kesehatan dalam Kabinet Indonesia Bersatu II membuat kaget Siti Fadilah Supari. Siti yang masih menjabat Menkes hingga pelantikan menteri baru Kamis besok, tidak habis pikir, kenapa Endang yanh terpilih.
"Semua juga kaget, ternyata, kok bisa dia. Dia itu eselon II dan tidak punya jabatan," kata Siti.
Tetapi, pro kontra ini sebenarnya sudah diprediksi SBY sendiri. Pro kontra akan bermunculkan. Namun ia menilai hal itu sesuatu yang wajar.
"Setelah diumumkan malam ini setelah dilantik besok, pasti akan menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat luas. Hampir pasti ada pihak-pihak yang tidak puas yang punya pendapat lain. Saya nilai ini wajar," kata SBY sebelum mengumumkan nama-nama menteri.
Pada tahun 2004 lalu, kata dia, hal yang sama juga terjadi. Sebelum kabinet ditetapkan muncul pro kontra. "Itulah indahnya demokrasi," kata dia.
Source:
http://politik.vivanews.com/news/read/98990-mengapa_sby_pilih_endang_jadi_menkes
Ada Intervensi CIA dalam Pembentukan Kabinet?
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning curiga keterpilihan Endang Rahayu Sedyaningsih diintervensi oleh pihak asing melalui agen mata-mata CIA.
Kemunculan nama peneliti Litbang Depkes ini menggantikan Siti Fadilah Supari dinilai fenomenal. Padahal, sebelumnya Guru Besar FK UI Nila Moeloek-lah yang diprediksi mengisi posisi ini. "Kalau CIA intervensi, jangankan pembentukan kabinet, untuk pemilihan presiden pasti ada campur tangan CIA juga. Saya yakin itu," tuturnya di ruang Komisi IX DPR RI, Kamis (22/10).
Politisi PDI-P ini mengaku terkejut dengan kemunculan Endang yang tak pernah disebut-sebut sebelumnya. Kedatangannya ke Cikeas untuk melalui tahapan fit and proper test juga dinilai tiba-tiba.
Kemunculan nama Endang menuai kontroversi setelah mantan Menkes Siti Fadilah Supari yang menyebut lulusan Harvard School of Public Health Boston, AS, ini pernah menjual sampel virus H5N1 kepada NAMRU.
Source:
http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/10/22/12175492/ada.intervensi.cia.dalam.pembentukan.kabinet
RI Tak Larang Kirim Virus ke Luar Negeri
VIVAnews - Aburizal Bakrie berpesan kepada Menko Kesra terpilih Agung Laksono agar memperhatikan masalah pengiriman virus. Aburizal menekankan, Indonesia tidak pernah melarang pengiriman virus, asal disertai keterangan yang jelas.
"Kita mesti tahu virus di kirim ke mana, untuk apa, dan Indonesia boleh meminta hasil itu," kata Aburizal saat serah terima jabatan di kantor Menko Kesra, Jakarta Pusat, Kamis 22 Oktober 2009.
Aburizal menjelaskan, untuk masalah pengiriman virus, Indonesia sama sekali tidak pernah melarang. Tetapi dengan catatan, semua pengiriman itu harus dilakukan dengan tanda tangan material transfer agreement.
Dia berpesan kepada Agung Laksono agar jika menerima Duta Besar yang membahas mengenai virus harus ditanyakan pengiriman virus untuk apa, ditaruh di laboratorium mana, dan dipakai untuk apa.
Masalah pengiriman virus saat ini jadi mengemuka. Hal itu disebabkan adanya dugaan Menteri Kesehatan terpilih Endang Rahayu Sedyaningsih, pernah 'tersandung' masalah pengiriman virus flu burung ke Amerika.
Dalam acara ini, menteri-menteri yang berada di bawah koordinasi Kesejahteraan Rakyat terlihat hadir. Mereka yang terlihat antara lain, Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Menteri Negara Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta, dan Menteri Negara Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Agum Gumelar.
Mantan menteri yang terlihat antara lain Maftuh Basyuni, Rachmat Witoelar, dan Meutia Hatta. Sedangkan, mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari tidak terlihat hadir.
Source:
http://politik.vivanews.com/news/read/99305-ri_tak_larang_kirim_virus_ke_luar_negeri
Endang Bakal Jalin Kerjasama Lagi dengan Namru
Jakarta - Nama Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih dikenal akrab dengan kegiatan Naval Medical Research Unit 2 (Namru-2). Setelah diangkat sebagai menteri, Endang berencana akan membuka kembali kerja sama dengan Namru.
"Mungkin akan ada (kerjasama), tapi bentuknya akan lain. Mungkin akan seperti apa yang dibentuk Bu Menkes sebelumnya," kata Endang saat dihubungi detikcom, Kamis (22/10/2009).
Menurut Endang, kerjasama dengan Namru akan diteruskannya dengan cara nonmiliter. Hal ini mengikuti apa yang telah dirintis oleh Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari.
Saat ditanyakan mengenai kedekatannya dengan organisasi milik AS itu, Endang mengakui, dirinya memang akrab dengan Namru. Namun keakraban tersebut diakuinya hanya sebatas kegiatannya sebagai peneliti.
"Akrab ya akrab, tapi kan tentunya tidak dengan tujuan mengorbankan negara atau bangsa sendiri," ungkapnya.
Atas penunjukkan dirinya sebagai Menkes, Endang mengatakan, dirinya mendapatkan kehormatan atas jabatan tersebut. Meski demikian dirinya juga menyadari jabatan ini juga merupakan tanggung jawab yang besar.
"Ini merupakan tugas dan tanggung jawab yang berat buat saya. Untuk itu saya akan berkonsentrasi untuk perencanaan 100 hari pemerintahan dan 5 tahun yang akan datang," pungkasnya. (nov/sho)
Bagaimana Nasib Indonesia?
Memang mengerikan klo rencana Codex Alimentarius sebagai kontrol populasi dunia 2012 dijalankan juga di Indonesia? Pengurangan Penduduk Dunia 63% Dr Kissinger dari tahun 1974. kalau di afrika sih udah jalan lewat obat2an gratis, disini pake bibit transgenik dari monsanto. Dec. 10, 1974, the U.S. National Security Council under Henry Kissinger completed a classified 200-page study, "National Security Study Memorandum 200: Implications of Worldwide Population Growth for U.S. Security and Overseas Interests." The study falsely claimed that population growth in the so-called Lesser Developed Countries (LDCs) was a grave threat to U.S. national security.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar